Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan bencana tanah longsor yang melanda Kampung Pasirkuning dan Kampung Pasirkuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno usai mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana serta berdialog dengan para pengungsi, Minggu (25/1/2026).
“Pemerintah menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya para korban di Cisarua akibat longsor dan curah hujan yang sangat tinggi. Prioritas utama kami adalah penyelamatan jiwa. Karena itu, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilakukan 24 jam non-stop, mengingat masih sekitar 80 warga yang dalam pencarian,” ujar Pratikno.
Bencana longsor terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat malam (23/1/2026). Kondisi tanah yang jenuh air memicu longsor besar pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, disertai aliran banjir bandang dari kawasan perbukitan. Material longsor dan lumpur menerjang permukiman warga, menimbun rumah, merusak infrastruktur, serta memutus akses jalan.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Selain fokus pada pencarian korban, pemerintah juga memastikan penanganan korban meninggal dilakukan secara optimal dan bermartabat. Proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga terus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
“Penanganan korban kami lakukan sebaik mungkin, mulai dari proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga secara bermartabat,” kata Pratikno.
Menko PMK menambahkan, perlindungan dan pelayanan bagi para pengungsi menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam penanganan bencana ini, pemerintah mengerahkan lima klaster utama yang bekerja secara terkoordinasi, yaitu klaster SAR, kesehatan, logistik, pengungsian dan perlindungan, serta pemulihan.
Klaster SAR yang dipimpin Basarnas bersama TNI, Polri, BNPB, dan BPBD mengerahkan lebih dari 250 personel serta alat berat untuk mempercepat proses pencarian. Korban yang berhasil dievakuasi dirujuk ke rumah sakit terdekat, seperti RSUD Cililin dan RSUD Soreang.
Klaster Kesehatan menyediakan pos kesehatan lapangan dengan layanan 24 jam, ambulans siaga, mekanisme rujukan bagi korban kritis, serta layanan kesehatan jiwa dan trauma healing bagi para penyintas.
Sementara itu, Klaster Logistik memastikan ketersediaan bantuan sembako, makanan siap saji tiga kali sehari, selimut, serta tenda darurat bagi para pengungsi.
“Kami juga menanyakan langsung kepada para pengungsi apakah kebutuhan dasar, termasuk makanan, telah terpenuhi. Sembako dan berbagai perlengkapan pendukung seperti selimut telah disiapkan,” ujar Pratikno.
Klaster Pengungsian dan Perlindungan yang melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada keluarga terdampak. Adapun Klaster Pemulihan disiagakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mencegah potensi bencana susulan.
Menko PMK menekankan pentingnya langkah antisipatif terhadap bencana lanjutan. Pemerintah pusat terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan tindak lanjut, termasuk rencana relokasi warga terdampak.
“Tadi Bapak Wakil Presiden juga membahas bersama pemerintah pusat dan daerah, termasuk Wakil Gubernur dan Bupati, terkait rencana relokasi agar warga terhindar dari risiko bencana susulan. Identifikasi lahan diminta untuk segera dilakukan,” pungkas Pratikno.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Kemenko PMK)
