Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam peresmian hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (24/1/2026).
Peresmian dilakukan secara serentak di empat kabupaten, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan. Lokasi utama peresmian dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sementara tiga kabupaten lainnya mengikuti secara daring melalui webinar dari lokasi huntara masing-masing wilayah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan pemulihan, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar tempat tinggal yang aman dan layak. Tercatat sebanyak 4.742 rumah mengalami rusak berat di Provinsi Sumatera Barat akibat bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK, Mendagri, dan Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan kunci 273 huntara kepada perwakilan penerima bantuan di empat kabupaten. Selain itu, dilakukan penyerahan simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada penerima manfaat. Peresmian juga ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol huntara siap huni.
Kepala BNPB menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara merupakan prioritas dalam masa transisi dari darurat menuju pemulihan.
“Hunian sementara menjadi solusi awal agar masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal aman sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai kebutuhan dan data di lapangan,” ujar Suharyanto.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga mempercepat penyaluran DTH. Dari total 2.279 kepala keluarga yang diusulkan sebagai penerima, 1.867 rekening telah disiapkan, dan 1.393 DTH telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Menko PMK menekankan bahwa penanganan pascabencana dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Mendagri menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan ketepatan data dan percepatan realisasi program pemulihan.
BNPB bersama kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pembangunan huntara dan penyaluran DTH di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran. Pemerintah berharap upaya ini dapat memberikan kepastian, rasa aman, dan menjadi fondasi kebangkitan kehidupan masyarakat pascabencana.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok BNPB)
