Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Menurut Dino, di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung saat ini, Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia.
“Kesan saya, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis mengenai hal ini. Realistis dalam arti bahwa saat ini memang satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace. Tidak ada opsi lain,” ujar Dino.
Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, ia menilai Presiden Prabowo memahami secara utuh berbagai tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan banyak aktor internasional.
“Ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat ampuh yang bisa menyembuhkan segala persoalan. Saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjutnya.
Selain itu, Dino menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Ia juga mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan yang ditempuh bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa.
“Yang paling saya apresiasi—dan ini juga sejalan dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia—adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan tetap berpegang pada opsi untuk keluar apabila hal ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan untuk bergabung dalam Board of Peace. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara-negara Islam,” ujar Hassan.
Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus memastikan agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan. Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan merujuk pada berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu bersikap apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif, sepanjang menghasilkan sesuatu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hassan menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatannya.
“Kita juga memiliki kedaulatan untuk memutuskan apakah akan terus melanjutkan atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan niat kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.***(Foto: Ekobisnis.com/BPMI Setpres)
