Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama International Labour Organization (ILO) akan menyusun peta jalan (roadmap) reintegrasi bagi pekerja migran Indonesia setelah kembali ke Tanah Air.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, dengan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, di Jakarta, Senin (5/1/2025).
Wamen Christina menegaskan pentingnya roadmap reintegrasi untuk memastikan pekerja migran tidak hanya terlindungi selama bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kepastian masa depan saat kembali ke Indonesia.
“Roadmap reintegrasi ini menjadi penting agar pekerja migran memiliki arah yang jelas setelah kembali ke Tanah Air, baik melalui wirausaha, masuk ke pasar kerja dalam negeri, maupun pilihan lainnya,” ujar Christina.
Ia menambahkan, penyusunan roadmap memerlukan pemetaan yang komprehensif, termasuk peran kementerian dan lembaga terkait, bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta skema implementasi yang realistis dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Christina juga menyoroti peran Migrant Workers Resource Center (MWRC) yang selama ini didukung ILO dan telah diadopsi dalam layanan terpadu, seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Mal Pelayanan Publik di sejumlah daerah. Salah satu contoh implementasi yang dinilai berjalan baik terdapat di Cirebon, Jawa Barat.
“Model layanan ini efektif dalam mendukung migrasi aman dan dapat menjadi bagian penting dari ekosistem roadmap reintegrasi,” jelasnya.
Selain itu, diskusi juga mencakup isu pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) migran yang memiliki tantangan khusus. Menurut Christina, diperlukan penguatan kapasitas serta pertukaran pengetahuan dengan negara-negara penempatan yang telah memiliki praktik terbaik guna memperkuat tata kelola pelindungan ABK.
“ABK migran menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, pembelajaran dari negara lain sangat penting agar pelindungan dapat diimplementasikan dengan lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, menyampaikan bahwa ILO berkomitmen mendukung Indonesia dalam penyusunan roadmap reintegrasi sebagai prioritas kerja sama pada 2026.
Menurut Simrin, roadmap tersebut juga akan memperkuat koordinasi penanganan kasus eksploitasi pekerja migran di tingkat daerah, tidak hanya bagi pekerja migran, tetapi juga bagi keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.
“Dengan roadmap reintegrasi ini, respons terhadap isu pekerja migran dapat dilakukan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.
