Photo

BNPB Bersama Pemkab Cilacap Relokasi 39 KK Terdampak Longsor ke Hunian Sementara

PURWANTO
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap secara resmi memulai proses penempatan Hunian Sementara (Huntara) Desa Jenang, bagi warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang. Langkah ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi yang sebelumnya bermukim di zona merah dan kuning rawan bencana. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 300.2/1246/39/TAHUN 2025, sebanyak 39 Kepala Keluarga (KK) kini mendapatkan kepastian hunian yang lebih aman dan layak sesuai dengan norma penanggulangan bencana yang berlaku. Kerja sama strategis ini diperkuat melalui koordinasi intensif yang dilakukan sejak awal tahun 2026, di mana BNPB memberikan dukungan teknis dan supervisi atas permohonan izin penempatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Prioritas utama dari kolaborasi ini adalah pemenuhan hak-hak dasar penyintas agar dapat kembali hidup secara bermartabat. Hingga saat ini, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti instalasi jaringan listrik dan akses air minum telah rampung dikerjakan, dibarengi dengan inventarisasi mendalam terkait kebutuhan logistik permakanan maupun non-permakanan bagi seluruh penerima manfaat.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok BNPB)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap secara resmi memulai proses penempatan Hunian Sementara (Huntara) Desa Jenang, bagi warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang. Langkah ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi yang sebelumnya bermukim di zona merah dan kuning rawan bencana. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 300.2/1246/39/TAHUN 2025, sebanyak 39 Kepala Keluarga (KK) kini mendapatkan kepastian hunian yang lebih aman dan layak sesuai dengan norma penanggulangan bencana yang berlaku. Kerja sama strategis ini diperkuat melalui koordinasi intensif yang dilakukan sejak awal tahun 2026, di mana BNPB memberikan dukungan teknis dan supervisi atas permohonan izin penempatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Prioritas utama dari kolaborasi ini adalah pemenuhan hak-hak dasar penyintas agar dapat kembali hidup secara bermartabat. Hingga saat ini, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti instalasi jaringan listrik dan akses air minum telah rampung dikerjakan, dibarengi dengan inventarisasi mendalam terkait kebutuhan logistik permakanan maupun non-permakanan bagi seluruh penerima manfaat.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok BNPB)
Langkah ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi yang sebelumnya bermukim di zona merah dan kuning rawan bencana.
Langkah ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi yang sebelumnya bermukim di zona merah dan kuning rawan bencana.
Langkah ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi yang sebelumnya bermukim di zona merah dan kuning rawan bencana.
Langkah ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi yang sebelumnya bermukim di zona merah dan kuning rawan bencana.
Langkah ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi yang sebelumnya bermukim di zona merah dan kuning rawan bencana.
Langkah ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan pengungsi yang sebelumnya bermukim di zona merah dan kuning rawan bencana.

Berita Terkait