EKOBISNIS.COM: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan terukur dalam menghadapi ketidakpastian global yang memengaruhi outlook ekonomi 2026. Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech pada seminar KOMPAK bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” di Jakarta, Rabu (8/4).
Dalam paparannya, Wamenkeu menyampaikan bahwa kondisi global masih dibayangi berbagai risiko, termasuk ketegangan geopolitik yang berdampak pada harga komoditas, nilai tukar, serta tekanan terhadap belanja negara, khususnya subsidi energi. Oleh karena itu, diperlukan respons kebijakan fiskal yang terukur dan berkelanjutan.
“Di tengah situasi yang serba tidak pasti, pengelolaan penerimaan fiskal menjadi kunci untuk membiayai belanja yang terus meningkat, terutama subsidi BBM. Jawabannya bukan pada keberuntungan, melainkan pada strategi fiskal yang tepat, termasuk penguatan penerimaan negara,” ujar Wamenkeu.
Dalam menatap outlook 2026, Wamenkeu memaparkan empat pilar utama dalam pengelolaan penerimaan negara.
Pilar pertama adalah penguatan basis penerimaan secara struktural melalui perluasan basis pajak yang adil, optimalisasi potensi ekonomi baru, serta integrasi data lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk menutup celah penerimaan tanpa membebani wajib pajak yang telah patuh.
“Penerimaan yang sehat adalah penerimaan yang tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi,” katanya.
Pilar kedua adalah penguatan kepatuhan berbasis risiko dan data. Wamenkeu menekankan pentingnya transformasi digital dalam administrasi perpajakan, termasuk pemanfaatan sistem Coretax serta integrasi data lintas instansi seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Di tengah ketidakpastian global, data menjadi instrumen utama. Digitalisasi memungkinkan integrasi data antarkementerian dan lembaga untuk menutup potensi kebocoran pajak,” ujarnya.
Pilar ketiga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Wamenkeu, kebijakan fiskal harus mempertimbangkan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing nasional.
“Jika pertumbuhan ekonomi terjaga, maka penerimaan akan meningkat secara berkelanjutan. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Pilar keempat adalah transformasi sumber daya manusia (SDM). Wamenkeu menegaskan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga integritas dan kompetensi aparatur.
“Transformasi sistem tanpa transformasi manusia akan berujung pada stagnasi. Secanggih apa pun teknologi perpajakan, jika aparatur tidak kompeten dan tidak berintegritas, maka hasilnya tidak akan optimal,” tegasnya.
Selain itu, Wamenkeu juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas unit dan lintas institusi guna memastikan kebijakan berjalan secara terintegrasi dan efektif.
“Penguatan koordinasi menjadi krusial agar tidak terjadi silo, sehingga seluruh elemen dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang terpadu,” pungkasnya.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Kementerian Keuangan)
