Photo

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional

FARRAS DAWI
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T.***(Foto: Ekobisnis.com/Farras Dawi)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T.***(Foto: Ekobisnis.com/Farras Dawi)
Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T.
Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T.
Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T.
Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T.
Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T.
Rapat tersebut membahas penyampaian evaluasi dan isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025, strategi perbaikan tata kelola MBG tahun 2026, penjelasan terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam peningkatan standar pengelolaan pangan, pendataan penerima manfaat, skema khusus pelaksanaan program MBG di sekolah non formal seperti pesantren dan sekolah berbasis komunitas, serta penjelasan pembangunan SPPG di daerah 3T.

Berita Terkait