Dalam upaya percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Kegiatan ini bertujuan memastikan progres pembangunan Huntara sesuai target serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan lokasi pembangunan Huntara di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Kepala BNPB menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Huntara agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat yang masih tinggal di hunian darurat, pada Selasa (20/1/2026).
Selanjutnya, Kepala BNPB menghadiri rapat koordinasi di Pendopo Bupati Pidie Jaya, membahas langkah strategis percepatan pembangunan Huntara serta penguatan koordinasi penanganan pascabencana.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Kepala BNPB menyalurkan bantuan kepada lembaga pendidikan keagamaan Dayah/YPI Ummul Ayman, Gampong Putoh, Kecamatan Samalanga. Bantuan yang diserahkan meliputi 500 set peralatan ibadah, 300 Al-Qur’an, 5 ton permakanan, serta peralatan olahraga, yang diharapkan mendukung kegiatan pendidikan, keagamaan, dan kebutuhan dasar santri.
Kepala BNPB juga memberikan sambutan dalam acara penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. Acara dihadiri Bupati, Dandim, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, para pejabat BNPB, dan warga terdampak.
Sejak bencana terjadi, BNPB telah mendampingi pemerintah daerah untuk memastikan pemulihan berjalan lancar. Data sementara menunjukkan terdapat 2.646 rumah rusak berat di Kabupaten Bireuen. Warga yang rumahnya rusak berat berhak menerima DTH sebesar Rp 600.000 per keluarga per bulan, mulai Desember 2025 hingga pembangunan hunian tetap selesai.
Hingga Selasa (20/1), sebanyak 3.626 Kepala Keluarga (KK) telah mengajukan DTH, dengan 2.646 KK memiliki rekening DTH dan 915 KK sudah menerima transfer langsung. Pada hari kunjungan, 1.731 KK menerima DTH, sementara 980 KK lainnya masih menunggu penyelesaian data By Name by Address (BNBA) agar penyaluran tepat sasaran.
Pemerintah memastikan kebutuhan pokok seperti pangan dan logistik tetap tersedia melalui posko bantuan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Pembangunan hunian tetap dilakukan bagi warga yang tidak memiliki tanah sendiri, sedangkan warga yang ingin membangun mandiri dapat melakukannya dengan koordinasi pemerintah dan menggunakan tanah dengan status jelas.
Melalui kunjungan kerja ini, percepatan pembangunan Huntara, penyaluran DTH, dan distribusi bantuan kemanusiaan dipastikan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Dispenau)
