Komitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama pembangunan nasional ditegaskan dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah bertema “Pengarusutamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru” yang diselenggarakan di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan ini diinisiasi oleh CSED INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti. Forum tersebut mempertemukan 99 ekonom syariah dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga, bersama pimpinan kementerian/lembaga, regulator, pengelola dana umat, serta pelaku industri halal dan keuangan syariah.
Ekonomi Syariah sebagai Sistem Nilai
Dalam keynote speech, Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Ketua Penasihat CSED INDEF, Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan sistem nilai yang mampu menjawab ketimpangan global dan krisis moral ekonomi modern.
“Dunia hari ini sudah seharusnya memiliki ekonomi yang berkualitas agar tidak terjadi ketimpangan. Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah berpijak pada maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, prinsip tersebut diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak milik, serta pencegahan eksploitasi.
“Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebutuhan syariah adalah menjaga agama, keturunan, dan harta. Karena itu, ekonomi syariah hadir untuk memastikan keadilan distribusi dan akses yang merata,” ujarnya.
Menurut Ma’ruf, tantangan terbesar ekonomi syariah bukan semata pada regulasi, melainkan pada kesadaran kolektif. Ia mengingatkan agar ekonomi syariah tidak berhenti pada simbol dan formalitas.
“Jangan sampai yang lahir hanya ekonomi yang berseragam syariah. Kalau hanya simbol tanpa ruh, yang terjadi hanyalah formalitas,” tegasnya.
Dalam konteks nasional, ia menilai Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia, mulai dari populasi Muslim terbesar, kekuatan filantropi Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), hingga sektor industri halal yang terus berkembang.
Penguatan Koperasi dan Sektor Riil
Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyoroti pentingnya koperasi dalam memperkuat sektor riil dan ekonomi desa. Menurutnya, koperasi merupakan lembaga yang tumbuh bersama masyarakat dan harus kembali menjadi pilar ekonomi kerakyatan.
“Koperasi desa harus menjadi pusat distribusi produk masyarakat. Ini sektor riil yang konkret,” ujarnya.
Dengan terbentuknya 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah berupaya memperkuat akses permodalan, distribusi, dan pemasaran bagi UMKM desa. Ia juga menekankan peran koperasi pembiayaan syariah dan BMT sebagai solusi melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.
Ferry mencontohkan koperasi pesantren seperti Al-Ittifaq, Sunan Drajat, dan Nurul Jadid yang berhasil menggerakkan ekonomi daerah hingga memiliki aset triliunan rupiah. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah berbasis komunitas mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Transformasi dan Daya Saing
Ketua Dewan Komisioner LPS, Prof. Anggito Abimanyu, menekankan bahwa transformasi ekonomi syariah harus dibangun secara bertahap, berkelanjutan, dan kompetitif.
“Mensyariahkan ekonomi itu harus sustain dan berlanjut. Infrastruktur tidak mungkin tumbuh tanpa kesabaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah mencakup larangan riba, menghindari spekulasi, serta adanya underlying transaction yang jelas. Namun, ke depan kualitas layanan menjadi faktor penentu daya saing.
“Kalau pelayanan baik dan kompetitif, maka insentif bisa diberikan. Kita harus lebih progresif memasarkan produk syariah,” tambahnya.
Industri Halal sebagai Pilar Baru
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menegaskan bahwa industri halal merupakan pilar pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, pemerintah telah membangun kawasan industri halal di berbagai daerah dengan infrastruktur terintegrasi dan regulasi pendukung. Ekosistem tersebut mencakup sertifikasi, bahan baku, fasilitas produksi, hingga sistem distribusi yang saling terhubung.
“Industri halal tidak perlu takut pasar. Penduduk kita besar, pasar domestik kuat, dan kita punya potensi ekspor,” ujarnya.
Optimalisasi Dana Sosial Umat dan Ekosistem Haji
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial umat seperti zakat, wakaf, sedekah, fidyah, dan aqiqah.
“Jika dikelola secara profesional, ini bisa menjadi sumber penguatan ekonomi umat,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi bangsa.
“Harus ada nilai tambah yang kembali ke masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebut produk Indonesia telah masuk ke rantai pasok di Arab Saudi, termasuk makanan siap saji dan produk kerajinan.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menambahkan bahwa dana kelolaan haji sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui strategi investasi produktif yang transparan dan berorientasi manfaat bagi umat.
“Kami mencari cara agar pengelolaan keuangan haji lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat besar bagi umat,” pungkasnya.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Universitas Paramadina)
