Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Percepatan tersebut harus tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta kepastian hukum dan sosial, guna memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tertib demi kepentingan masyarakat terdampak.
Penegasan itu disampaikan Menko PMK dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi tersebut yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Dalam arahannya, Pratikno menjelaskan bahwa rapat difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan sekaligus merumuskan solusi konkret agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi segera dirasakan masyarakat.
“Siang hari ini kita memanfaatkan kesempatan untuk mereviu secara cepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan merumuskan solusinya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi seluruh pemangku kepentingan dengan berbasis data yang valid dan administrasi yang tertib agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita harus bergerak cepat, tepat sasaran, akuntabel, serta tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial di kemudian hari. Karena itu, pendataan harus valid dan konsisten, serta seluruh ruang administrasi dipenuhi,” tegasnya.
Menurut Pratikno, percepatan tidak hanya soal waktu, tetapi juga memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak serta menjadi solusi terbaik di tengah dinamika yang ada.
“Semua bergerak memenuhi aspirasi masyarakat dan mencari titik tengah di antara berbagai persoalan, yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, percepatan pembangunan hunian menjadi salah satu prioritas utama, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang lebih layak dan aman.
“Percepatan hunian kita dorong sebelum Lebaran,” jelasnya.
Melalui Satgas ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi data, serta percepatan realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak berjalan optimal.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian/lembaga dan pimpinan daerah terkait.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Kemenko PMK)
