Photo

Kemenko PMK Fasilitasi Dialog Antara Petani, Industri, dan Kesehatan terkait Batas Nikotin dan Tar

PURWANTO
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membuka Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026). Agenda tersebut sebagai bagian dari upaya membuka ruang partisipasi untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan sebagai dukungan dalam penyusunan kebijakan nasional yang mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat sekaligus keberlanjutan sektor ekonomi yang terkait dengan industri tembakau Menko PMK Pratikno menuturkan bahwa forum uji publik ini dihadirkan sebagai ruang dialog untuk mendengarkan secara terbuka berbagai pandangan dari seluruh pihak yang terkait.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Kemenko PMK)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membuka Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026). Agenda tersebut sebagai bagian dari upaya membuka ruang partisipasi untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan sebagai dukungan dalam penyusunan kebijakan nasional yang mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat sekaligus keberlanjutan sektor ekonomi yang terkait dengan industri tembakau Menko PMK Pratikno menuturkan bahwa forum uji publik ini dihadirkan sebagai ruang dialog untuk mendengarkan secara terbuka berbagai pandangan dari seluruh pihak yang terkait.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Kemenko PMK)
Agenda tersebut sebagai bagian dari upaya membuka ruang partisipasi untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan sebagai dukungan dalam penyusunan kebijakan nasional yang mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat sekaligus keberlanjutan sektor ekonomi yang terkait dengan industri tembakau.
Agenda tersebut sebagai bagian dari upaya membuka ruang partisipasi untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan sebagai dukungan dalam penyusunan kebijakan nasional yang mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat sekaligus keberlanjutan sektor ekonomi yang terkait dengan industri tembakau.

Berita Terkait