Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., hadir di lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,6 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/4). Kehadirannya difokuskan untuk meninjau kerusakan bangunan di kawasan Gedung KONI (Hall B) serta permukiman warga, guna memastikan langkah-langkah penanganan darurat berjalan optimal.
Peninjauan Lapangan dan Dukungan Warga
Saat berada di Gedung KONI, Kepala BNPB berdialog langsung dengan warga terdampak dan mendengar kesaksian mereka terkait detik-detik gempa. Gempa ini menimbulkan kepanikan hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia tertimpa reruntuhan bangunan. Pada kesempatan tersebut, Suharyanto menyerahkan dukungan logistik berupa kebutuhan dasar bagi warga terdampak dan mereka yang mengalami luka-luka.
Setelah meninjau Kota Manado, Kepala BNPB beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke rumah duka korban di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Kedatangan ini bertujuan untuk mendoakan mendiang, memberikan dukungan moral kepada keluarga, serta menyerahkan santunan duka cita sebagai bentuk kepedulian pemerintah.
Koordinasi Penanganan Darurat
Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah hadir sejak Kamis malam untuk mendampingi pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi keterpaduan unsur TNI-Polri dan jajaran pemerintah daerah dalam merespons bencana.
“Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami langsung memastikan kondisi di lapangan. Tadi malam begitu sampai, kami melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan terpadu,” ujar Suharyanto.
Hingga Jumat (3/4), BNPB mencatat satu korban meninggal dunia dan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tercatat 401 kali gempa susulan (aftershock) pascagempa utama M 7,6. Meski frekuensinya tinggi, kekuatan gempa susulan terus menurun.
“Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa susulan, namun tidak ada yang melebihi kekuatan gempa awal. Trennya menurun. Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini,” tambahnya.
Status Kedaruratan dan Bantuan Pemerintah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara direncanakan segera menetapkan status tanggap darurat, menyusul dua kabupaten di bawahnya yang telah lebih dahulu menetapkan status serupa. Kehadiran BNPB dan kementerian/lembaga terkait bertujuan memperkuat pendampingan manajerial, logistik, dan pendanaan.
Terkait bantuan bagi masyarakat, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur permukiman dan fasilitas publik, sesuai status tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki oleh pemerintah. Rumah rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti. Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian Sosial memonitor pemberian santunan bagi ahli waris korban jiwa sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun belum dilaporkan adanya titik pengungsian terpusat, BNPB bersama tim gabungan terus melakukan asesmen lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi dan tidak ada area terdampak yang luput dari pantauan.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok BNPB)
