Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berkoordinasi langsung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam penanganan bencana tanah bergerak yang terjadi di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jumat (6/2/2026). Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan cepat, terukur, dan mengutamakan keselamatan masyarakat terdampak.
Menko PMK menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat yang terdampak, khususnya keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat serta memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga selama masa penanganan bencana.
“Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terukur. Keselamatan warga menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi sejak masa tanggap darurat,” ujar Menko PMK Pratikno.
Dalam arahan tersebut, Menko PMK meminta seluruh jajaran kementerian/lembaga terkait bersama pemerintah daerah bergerak cepat, responsif, dan saling terkoordinasi dalam menangani dampak bencana tanah bergerak, baik pada fase tanggap darurat maupun langkah lanjutan.
Selain itu, Menko PMK juga berkoordinasi intensif dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk memastikan percepatan penyiapan hunian sementara bagi para korban. Hunian sementara ini menjadi solusi awal yang layak dan aman sebelum pemerintah menetapkan langkah penanganan jangka menengah dan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
“Hunian sementara harus segera disiapkan agar warga dapat tinggal di tempat yang aman dan layak, sembari pemerintah melakukan penanganan lanjutan dan pemetaan risiko ke depan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kegiatan peribadatan tetap berjalan, mengingat akan memasuki Bulan Ramadan,” kata Pratikno.
Menko PMK juga menugaskan Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama Kemenko PMK, Ulun Nuha, untuk mengawal langsung penanganan bencana tersebut. Ulun Nuha bertugas memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan efektif, serta menjamin penanganan terhadap masyarakat terdampak dilakukan secara inklusif, responsif, dan berkeadilan.
Berdasarkan informasi sementara, bencana tanah bergerak tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga, sekolah, hingga pesantren. Saat ini, seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah terus melakukan pendataan kerusakan bangunan.
Pemerintah, melalui BNPB bersama pemerintah daerah, juga telah melakukan langkah awal dengan mendirikan tenda pengungsian serta menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak. Selanjutnya, warga akan dialihkan ke hunian sementara yang saat ini tengah dipercepat pembangunannya oleh BNPB.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Kemenko PMK)
