Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) menegaskan komitmennya untuk menjamin keselamatan dan keamanan jamaah haji dan umrah Indonesia di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga terkait kebijakan haji dan umrah pada masa konflik militer yang digelar secara hybrid pada Rabu (4/3). Rapat dipimpin Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito.
“Rapat ini bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah haji dan umrah Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, khususnya di sekitar Arab Saudi dan negara-negara transit penerbangan jamaah,” ujar Warsito.
Saat ini, pada periode Ramadan, tercatat sekitar 33 ribu jamaah umrah Indonesia berada di Arab Saudi. Seiring dinamika keamanan kawasan, sejumlah jamaah dilaporkan mengalami kendala dalam keberangkatan maupun kepulangan.
Pemerintah melakukan monitoring intensif serta koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan guna memastikan jalur perjalanan yang aman serta pengaturan transportasi yang optimal bagi para jamaah.
Selain itu, Kemenko PMK menekankan pentingnya menyiapkan skenario alternatif dalam kondisi darurat, seperti penundaan perjalanan, penjadwalan ulang, pengaturan transit, hingga evakuasi apabila diperlukan. Upaya perlindungan juga disiapkan bagi jamaah yang terdampak pembatalan atau penundaan perjalanan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, melaporkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh telah berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah untuk memperoleh informasi terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.
Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, sekitar 300 jamaah umrah Indonesia tercatat mengalami kendala kepulangan. Data tersebut diperoleh melalui laporan hotline serta pemantauan langsung petugas di Bandara Jeddah, Terminal Haji Jeddah, dan Bandara Madinah.
“Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jamaah yang terdampak, sehingga status legalitas mereka tetap aman hingga proses kepulangan ke Indonesia,” jelas Abdul Aziz.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah merespons perkembangan situasi sejak 28 Februari 2026 dengan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Hingga saat ini belum terdapat indikasi gangguan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Jeddah dan Madinah, masih beroperasi normal. Meski demikian, seluruh pihak diminta tetap meningkatkan kewaspadaan serta memastikan keamanan rute penerbangan yang transit di kawasan Timur Tengah.
Kemenko PMK menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan sesuai ketentuan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asesmen risiko secara berkelanjutan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia. Setiap kebijakan akan diambil secara terukur berdasarkan perkembangan situasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga,” tegas Warsito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, serta instansi terkait lainnya sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional, khususnya dalam aspek pelayanan keagamaan dan perlindungan warga negara Indonesia di tengah dinamika global.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Kemenko PMK)
