Pemerintah terus mempercepat intervensi pada fase transisi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali ke kehidupan normal sekaligus menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak.
Percepatan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan fokus pada pemulihan sektor perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya percepatan penyaluran stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak kategori rusak sedang dan rusak berat.
“Hunian sementara (huntara) disiapkan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kami mendorong stimulan perbaikan rumah segera dimanfaatkan agar warga dapat menempati hunian masing-masing dalam kondisi layak dan aman,” ujar Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jumat (2/1/2026).
Pemulihan Sektor Pertanian dan Pangan
Pemerintah mendorong percepatan perbaikan lahan pertanian terdampak untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Bantuan beras juga disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di huntara.
Selain itu, pemerintah memperkuat akses barang kebutuhan pokok melalui kerja sama dengan BULOG dan ID FOOD, menyuplai komoditas utama seperti beras, tepung, gula, dan minyak goreng ke pedagang eceran di pasar rakyat terdampak bencana, dengan dukungan distribusi memadai untuk menjaga stok dan stabilitas harga.
Pemulihan Pendidikan dan Kesehatan
Di sektor pendidikan, pemerintah memprioritaskan tunajangan khusus bagi guru terdampak bencana serta percepatan pemulihan sarana dan prasarana sekolah. Sekolah yang rusak total menjadi perhatian utama agar proses belajar-mengajar dapat segera kembali berjalan aman dan layak.
Pemulihan layanan kesehatan menjadi fokus utama. Rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, puskesmas dipercepat pemulihannya, dan relawan serta ambulans dimobilisasi untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
Rehabilitasi Sektor Kelautan dan UMKM
Bencana juga berdampak pada nelayan dan sektor kelautan, terutama kerusakan sarana penangkapan dan gangguan aktivitas melaut. Pemerintah melakukan pendataan dan menyiapkan program rehabilitasi agar nelayan terdampak dapat kembali bekerja secara bertahap.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, dibentuk posko UMKM guna membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dan produksi masyarakat. Pemerintah juga memastikan akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta sektor swasta.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga menghidupkan kembali ekonomi masyarakat, baik dari sisi penawaran maupun permintaan,” tegas Menko PMK Pratikno.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga, antara lain:
Menko PMK Pratikno
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Menteri UMKM Maman Abdurrahman
Menteri Koperasi Ferry Juliantono
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
Menteri Agama Nasaruddin Umar
Menteri Sosial Saifullah Yusuf
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
Wamen Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto
Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti
Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan
Menko PMK Pratikno menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra merupakan pekerjaan bersama yang terus dijembatani oleh pemerintah pusat.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang bekerja tanpa henti mempercepat pemulihan dampak bencana. Tidak hanya memulihkan, tetapi juga membangun Sumatra menjadi lebih baik,” pungkas Pratikno.
