Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan kesiapan membangun program perumahan yang komprehensif dan terintegrasi di Kalimantan Utara. Komitmen tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, di Jakarta, Selasa (24/2).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM), Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Komisioner BP Tapera. Dalam kesempatan itu dibahas langkah konkret percepatan pembangunan perumahan di Kalimantan Utara melalui sinergi lintas lembaga.
Menteri PKP menegaskan, pendekatan yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan saling terintegrasi.
“Kita membangun secara komprehensif. Pertama, fokus menuntaskan satu kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Kedua, melakukan renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program BSPS. Ketiga, mempercepat penyediaan rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses hunian yang layak,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara.
Program tersebut akan diperkuat dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP), serta dukungan pembiayaan ultra mikro bagi ibu-ibu Mekaar di Kalimantan Utara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan kapasitas pembiayaan masyarakat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Sebagai langkah konkret pada tahun ini, Menteri PKP mendorong penyediaan kuota rumah subsidi sebanyak 2.000 unit di Kalimantan Utara.
“Kalau bisa tahun ini siapkan kuota 2.000 rumah subsidi. Pemerintah daerah agar mempersiapkan segmen profesi dan data calon penerima agar perencanaan matang dan tepat sasaran,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan program tersebut, termasuk melalui dukungan APBD dan koordinasi lintas sektor di daerah.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan, Kementerian PKP memastikan pembangunan perumahan di Kalimantan Utara berjalan terintegrasi, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Kementerian PKP)
