Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai telah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi melalui kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.
“Penyelesaian masalah sampah membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Presiden secara khusus menyoroti kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari sejumlah tokoh internasional terkait kondisi lingkungan di Bali yang semakin memprihatinkan.
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini harus kita atasi bersama,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun demikian, sektor tersebut tidak akan mampu bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini nyata. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang kalau yang mereka lihat sampah?” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan. Presiden juga mendorong pelibatan sekolah-sekolah, komunitas, dan masyarakat luas dalam kegiatan kerja bakti secara rutin dan berkelanjutan.
Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat dan efektif, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah demi kepentingan rakyat. Presiden bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintahkan Dandim, Danrem. Saya perintahkan kau gerakkan anak buahmu korve. Setiap hari atau setiap beberapa hari, korve. Kepolisian, gerakkan korve. Nanti kita bisa selamatkan,” tegas Presiden.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah. Menurut Kepala Negara, sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan publik dan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan.
Pesan Presiden Prabowo tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa pariwisata Indonesia hanya akan bertahan jika lingkungan dijaga, serta kepemimpinan hadir secara tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.***(Foto: Ekobisnis.com/BPMI Setpres/Muchlis Jr)
