Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” untuk merespons dinamika investasi nasional. Diskusi yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (18/2/2026) ini menyoroti evaluasi lembaga internasional serta langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah fluktuasi global.
Pasar Modal sebagai “Bendungan” Ekonomi
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa pasar modal merupakan gerbang depan ekonomi yang paling sensitif terhadap gejolak.
Ia mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana sejarah menunjukkan peran modal publik dalam membesarkan sejumlah perusahaan, mulai dari First Media hingga Gojek.
“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan dengan pasar keuangan global. Ia seperti bendungan besar yang dapat mengairi banyak bisnis, sebagaimana APBN dan dana pensiun,” ujar Prof. Didik.
Namun, ia mengingatkan adanya sinyal pelemahan pasca momen evaluasi MSCI. Menurutnya, gejolak di pasar modal mencerminkan persoalan yang lebih dalam di ekosistem ekonomi nasional, terutama jika pengelolaan fiskal dinilai kurang kredibel.
Tekanan Arus Modal dan Sorotan Moody’s
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyampaikan bahwa rilis MSCI muncul pada periode krusial. Ia mencatat portofolio investasi Indonesia mengalami angka negatif sebesar 14 miliar dolar AS sepanjang 2025 hingga kuartal III 2026 sebuah kondisi yang jarang terjadi.
“Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar. Jika pasar modal bermasalah, hampir bisa dipastikan sektor lain juga terdampak,” jelasnya.
Wijayanto juga menyoroti penurunan outlook oleh Moody’s pada 5 Februari lalu akibat sovereign selling. Ia menyebut fokus perhatian lembaga tersebut mencakup tata kelola (governance), risiko fiskal, dan konsistensi kebijakan.
Menurutnya, berbagai peringatan tersebut sebenarnya telah disuarakan para ekonom sejak beberapa tahun terakhir.
Optimisme dan Reformasi Struktural
Di sisi lain, CEO Investortrust, Primus Dorimulu, menyampaikan pandangan optimistis. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo berada di jalur yang tepat, tercermin dari pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen secara tahunan.
Primus juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang melakukan injeksi likuiditas ke sektor perbankan guna menutup kesenjangan antara pertumbuhan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit.
Untuk merespons evaluasi MSCI, pemerintah menyiapkan sejumlah reformasi, antara lain:
Peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen.
Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO).
Penegakan hukum yang lebih tegas.
Reformasi struktural melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Revisi aturan investasi bagi asuransi dan dana pensiun.
Pemerintah juga mendorong transparansi data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), penguatan tata kelola emiten, serta sinergi kelembagaan antara pemerintah, OJK, dan SRO.
Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli tersebut menyimpulkan bahwa meski tantangan eksternal cukup berat, konsistensi penegakan hukum dan stabilitas makroekonomi menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan investor global.***(Foto: Ekobisnis.com/Dok Universitas Paramadina)
