EKOBISNIS.COM: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka pada 20 April 2026.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa proyek giant sea wall memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60 persen kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak. Karena itu, Kementerian Dikti Saintek didorong untuk berpartisipasi aktif melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi.
“Banyak hasil penelitian di kampus yang sudah diuji coba, salah satunya di Demak dan Semarang. Kami diminta berpartisipasi aktif. Dosen-dosen dengan penelitian yang mendukung percepatan dan efisiensi pengembangan giant sea wall akan dilibatkan,” ujar Brian.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dikti Saintek akan mengundang para guru besar dan pakar yang memiliki keahlian di bidang terkait, termasuk pengembangan daratan dan reklamasi. Para akademisi tersebut tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga akan terlibat langsung dalam tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
“Bahkan, mereka akan dilibatkan langsung dalam tim yang dipimpin oleh Kepala Otorita,” tambah Brian.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek, khususnya terkait konstruksi.
“Waktunya masih dihitung karena berkaitan dengan sumber daya yang ada di Indonesia. Kita akan memanfaatkan semua potensi, termasuk aspek lingkungan, seperti pemanfaatan limbah (waste),” ujar Didit.
Pemerintah menegaskan bahwa percepatan pembangunan giant sea wall tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga kualitas perencanaan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci agar proyek ini kokoh secara teknis, tepat secara ekonomi, serta berkelanjutan bagi lingkungan.***(Foto: Ekobisnis.com/BPMI Setpres/Rusman)
